Sejarah Umum PMII
Embrio organisasi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
(PMII) berakar dari kongres ke-3 IPNU pada 27-31 Desember 1958 dengan
pembentukan Departemen Perguruan Tinggi IPNU, mengingat banyak mahasiswa yang
menjadi anggotanya. Pemikiran ini sebenarnya sudah terlontar pada Kongres ke-2
di Pekalongan, tetapi kondisi IPNU sendiri yang masih perlu pembenahan
menyebabkan ide ini belum ditanggapi secara serius.
Selanjutnya dalam konferensi besar IPNU 14-16 Maret 1960
di Kaliurang, Yogyakarta, diputuskan terbentuknya suatu wadah mahasiswa NU yang
terpisah secara struktural dari IPNU-IPPNU. Sebelumnya secara terpisah sudah
terdapat beberapa organisasi lokal yang mewadahi mahasiswa NU seperti IMANU
(Ikatan Mahasiswa Nahdlatul Ulama) di Jakarta (1955), Keluarga Mahasiswa
Nahdlatul Ulama (KMNU) di Surakarta (1955), Persatuan Mahasiswa Nahdlatul Ulama
(PMNU), dan di banyak tempat lainnya. Upaya ini kurang mendapat dukungan IPNU,
yang waktu itu para pengurusnya sebagian besar terdiri dari para mahasiswa,
yang akhirnya diakomodasi dengan pembentukan Departemen Perguruan Tinggi.
Sayangnya, integrasi dalam satu wadah, antara mahasiswa
dan pelajar ini kurang berhasil mengingat kebutuhan antara pelajar dan
mahasiswa berbeda dan gerak dari Departemen Perguruan Tinggi IPNU terbatas
mengingat ia tidak diakui dalam Persatuan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia
(PPMI), suatu konferderasi organisasi mahasiswa. Faktor eksternal adalah HMI
(Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia), yang tokohnya dekat dengan Masyumi, dan
banyak tokoh di dalamnya terlibat dalam PRRI (Pemerintahan Revolusioner
Republik Indonesia). Inilah faktor yang menyebabkan dibentuknya organisasi
tersendiri.
Kebutuhan NU akan pengembangan mahasiswa juga dinilai
mendesak karena NU sebagai partai politik waktu itu membutuhkan kader dengan
kapasitas intelektual yang tinggi untuk memegang jabatan strategis, yang sejauh
ini lebih banyak diberikan kepada orang luar yang kemudian baru di-NU-kan.
Pendirian PMII dimaksudkan sebagai alat untuk memperkuat
partai NU, sebagian besar programnya berorientasi politik. Hal ini
dilatarbelakangi pertama, anggapan bahwa PMII dilahirkan untuk pertama kali
sebagai kader muda partai NU sehingga gerakan dan aktivitas selalu
diorientasikan untuk menunjang gerak dan langkah partai NU.
Kedua, suasana kehidupan barbangsa dan bernegara waktu
itu sangat kondusif untuk gerakan politik sehingga politik sebagai panglima
betul-betul menjadi kebijakan pemerintah Orde Lama. Dan PMII sebagai bagian
dari komponen bangsa mau tidak mau harus berperan aktif dalam konstelasi
politik seperti itu.
1. Cholid Mawardi (Jakarta)
2. Said Budairy (Jakarta)
3. M Sobich Ubaid (Jakarta)
4. M Makmun Syukri BA (Bandung)
5. Hilman (Bandung)
6. H Ismail Makky (Yogyakarta)
7. Munsif Nahrawi (Yogyakarta)
8. Nuril Huda Suady HA
(Surakarta)
9. Laily Mansur (Surakarta)
10. Abd Wahad Jailani (Semarang)
11. Hisbullah Huda (Surabaya)
12. M Cholid Narbuko (Malang)
13. Ahmad Husain (Makassar)
Selanjutnya, dilakukan musyawarah di Surabaya 14-16 April
1960 yang memutuskan pemberian nama Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)
dan penyusunan Peraturan Dasar PMII, yang dinyatakan mulai berlaku pada 17
April. Tanggal inilah yang digunakan sebagai peringatan hari lahir PMII.
Sumber :
https://www.nu.or.id/fragmen/sejarah-lahirnya-pmii-q8TLb
(Hubungan PMII – IPNU)
Saat
didirikan pada tahun 1960, PMII merupakan Badan Otonom (Banom) dari NU sebagai
induk organisasi. Perjalanan PMII sebagai underbow NU bertahan hinggal tahun
1972. Pada tahun itu PMII menyatakan diri sebagai organisasi independen yaitu
tidak berafiliasi dengan organisasi manapun. Deklarasi Independensi PMII dicetuskan
pada tanggal 14 Juli 1972 di Murnajati Lawang Malang Jawa Timur. Deklarasi itu
kemudian dikenal dengan “Deklarasi Murnajati”.
1.
Ukhuwah
Islamiyah
2.
Amar
Ma’ruf Nahi Munkar
3.
Mabadi
Khoiru Ummah
4.
Al-Musawah
5.
Hidup
berdampingan dan berdaulat secara penuh.
Format PMII
Dekalarasi
Format Profil PMII yang dicetuskan pada Kongres X tahun 1991 merupakan
kristalisasi dari tujuan pergerakan sebagaimana tercantum dalam AD/ART yaitu: “Terbentuknya
pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi luhur,
berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan komitmen
memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”.
Adanya berbegai macam organisasi kemahasiswaan
yang berafiliasi kepada Nahdlatul Ulama ternyata tidak mampu membendung hasrat
untuk berdirinya organisasi mahasiswa nahdliyin secara nasional. Hal itu
terbukti pada Konferensi Besar IPNU pada tanggal 14-17 Maret 1960 di Kaliurang
Yogyakarta disepakati untuk berdirinya organisasi kemahasiswaan Nahdliyin.
Kemudian dibentuklah panitia sponsor berdirinya organisasi mahasiswa Nahdliyin yang berjumlah 13 orang mahasiswa NU dari berbagai daerah. Ketiga belas panitia tersebut kemudian mengadakan pertemuan yang disebut dengan Musyawarah Mahasiswa NU. Pertemuan tersebut diselenggarakan pada tanggal 14-16 April 1960 di Gedung Madrasah Muallimin Nahdlatul Ulama (Gedung Yayasan Khadijah) Wonokromo Surabaya. Selanjutnya hasil musyawarah tersebut diumumkan di Balai Pemuda pada tanggal 21 Syawal 1379 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 17 April 1960. Maka mulai saat itulah PMII berdiri dan tanggal 17 April 1960 dinyatakan sebagai hari jadi PMII yang diperingati dengan istilah Hari lahir (Harlah).
Dekalarasi
Format Profil PMII yang dicetuskan pada Kongres X tahun 1991 merupakan
kristalisasi dari tujuan pergerakan sebagaimana tercantum dalam AD/ART yaitu:
“Terbentuknya pribadi muslim Indonesia yang bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi
luhur, berilmu, cakap dan bertanggung jawab dalam mengamalkan ilmunya dan
komitmen memperjuangkan cita-cita kemerdekaan Indonesia”.
Atas dasar itulah, PMII membakukan dan
menetapkan format khidmatnya berupa:
-
Motto
PMII : Berilmu, Beramal dan Bertaqwa
-
Tri
Khidmah PMII : Taqwa, Intelektualitas dan Profesionalitas
-
Motto
PMII : Berilmu, Beramal dan Bertaqwa
-
Tri
Khidmah PMII : Taqwa, Intelektualitas dan Profesionalitas
-
Tri
Komitmen PMII : Kejujuran, Kebenaran dan Keadilan
-
Eka
Citra Diri PMII : Ulul Albab
Sumber : https://www.pmiigusdur.com/p/profil-pmii.html
Makna Logo PMII
Makna “pergerakan” yang terkandung dalam PMII
(Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) adalah dinamika dari hamba (makhluk)
yang senantiasa bergerak menuju tujuan idealnya, yaitu memberikan rahmat bagi
alam sekitarnya. Dalam hubungannya dengan organisasi mahasiswa, “pergerakan”
menuntut upaya sadar untuk membina dan mengembangkan potensi ketuhanan dan
potensi kemanusiaan agar gerak dinamika menuju tujuannya selalu berada di dalam
kualitas tinggi yang mempunyai identitas diri. Pengertian
“mahasiswa” yang terkandung dalam PMII adalah golongan generasi muda yang
menuntut ilmu di perguruan tinggi yang mempunyai identitas diri.
Identitas
diri mahasiswa terbangun oleh citra diri sebagai insan religius, insan dinamis,
insan sosial, dan insan mandiri. Dari identitas mahasiswa tersebut terpantul
tanggung jawab keagamaan, intelektual, sosial kemasyarakatan, dan tanggung
jawab individual baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai warga bangsa dan
negara.
Sementara
“Islam” yang terkandung dalam PMII adalah Islam sebagai agama yang dipahami
dengan haluan/paradigma Ahlussunah wal Jama’ah yaitu konsep pendekatan terhadap
ajaran agama Islam secara proporsional antara iman, Islam, dan Ihsan yang di
dalam pola pikir, pola sikap, dan pola perilakunya tercermin sikap-sikap
selektif, akomodatif, dan integratif. Islam terbuka, progresif, dan
transformatif adalah platform PMII. PMII juga menerima dan menghargai segala
bentuk perbedaan. Baginya, keberbedaan adalah sebuah rahmat, karena dengan
perbedaan itulah kita dapat saling berdialog antara satu dengan yang lainnya
demi mewujudkan tatanan yang demokratis dan beradab (civilized).
Pengertian
“Indonesia” yang terkandung dalam PMII adalah masyarakat bangsa dan negera
Indonesia yang mempunyai falsafah ideologi bangsa (Pancasila dan UUD 1945 dengan
kesadaran kesatuan dan keutuhan bangsa dan negara yang terbentang dari Sabang
sampai Merauke yang diikat dengan kesadaran wawasan Nusantara.
Pada
kongres PMII ke-9 di Surabaya, beberapa kader PMII mewacanakan nama PMII
berubah menjadi Pergerakan Mahasiswa Republik Indonesia dengan alasan
simbol-simbol ideologi keagamaan yang melekat pada organisasi kader, sangat
tidak mendukung perjuangan kebangsaan. PMII sebagai organisasi kader bangsa
hendaknya berpikir strategis dalam spektrum kebangsaan. Padahal, sejak
kelahirannya PMII telah mengedepankan misi keindonesiaan. Hal ini terwujud
dalam mukaddimah AD/ART PMII ideologi negara falsafah Pancasila, menjadi
kewajiban setiap warga negara, baik secara perorangan maupun secara
bersama-sama untuk mempertahankan dan melaksanakannya dengan segala tekad dan
kamampuan. Gagasan perubahan nama ini pun tidak diterima oleh forum kongres
karena forum masih menginginkan adanya identitas Islam di dalam organisasi yang
didirikan oleh NU ini.
Secara
totalitas PMII sebagai organisasi merupakan suatu gerakan yang bertujuan
melahirkan kader-kader bangsa yang mempunyai integritas diri sebagai hamba yang
bertakwa kepada Allah SWT dan atas dasar ketakwaan berkiprah mewujudkan peran
ketuhanannya membangun masyarakat bangsa dan negera Indonesia menuju suatu
tatanan masyarakat yang adil dan makmur dalam ampunan dan ridla Allah SWT.
Arti
Lambang PMII
Lambang
PMII diciptakan oleh H Said Budairi. Bentuk Perisai berarti ketahanan dan
keampuhan mahasiswa Islam terhadap berbagai tantangan dan pengaruh dari luar.
Bintang yang bertabur di dalamnya melambang ketinggian dan semangat cita-cita
yang selalu memancar.
Lima
bintang sebelah atas menggambarkan Rasulullah SAW dengan empat sahabat
terkemuka (al-Khulafaur Rasyidun). Sedangkan empat bintang sebelah bawah
menggambarkan empat mazhab yang berhaluan Ahlusunnah wal Jama’ah.
Jumlah
sembilan bintang dalam lambang itu dapat berati ganda. Pertama, Rasulullah dan
empat orang sahabat serta empat orang imam mazhab itu laksana bintang yang
selalu bersinar cemerlang, mempunyai kedudukan tinggi, dan penerang umat
manusia. Kedua, angka itu juga menggambarkan sembilan orang pemuka penyebar
Agama Islam di Indonesia yang disebut Walisongo.
Adapun
warna biru pada tulisan PMII menunjukkan kedalaman ilmu pengetahuan yang harus
dimiliki dan digali oleh warga pergerakan. Biru juga menggambarkan lautan
Indonesia yang mengelilingi kepulauan Indonesia dan merupakan kesatuan wawasan
Nusantara.
Biru
muda yang menjadi warna dasar perisai sebelah bawah berati ketinggian ilmu
pengetahuan, budi pekerti, dan takwa. Sementara kuning sebagai warna dasar
perisai bagian atas berarti identitas kemahasiswaan yang menjadi sifat dasar
pergerakan lambang kebesaran dan semangat yang selalu menyala serta penuh
harapan menyongsong masa depan.
Sumber: https://nu.or.id/daerah/makna-di-balik-nama-dan-lambang-pmii-w0itm
Ketua PB PMII 1960-2025
Sejak awal berdiri hingga kini, PMII telah dipimpin oleh
19 (sembilan belas) orang Ketua Umum (Ketum), jabatan tertinggi dalam struktur
organisasi PMII. Dalam artikel ini, penulis merangkum profil para Ketua Umum
PMII dari masa ke masa.
1.
Mahbub
Djunaidi (1960-1961, 1961-1963, dan 1963-1967)
Tokoh kelahiran Jakarta, 27 Juli 1933 ini
menjadi Ketum Pucuk Pimpinan (PP) PMII periode pertama. Meski ia tidak hadir
pada momen pendirian PMII, tetapi ia didaulat menjadi Ketum. Dalam sebuah
wawancara, salah satu pendiri PMII, Chalid Mawardi, menuturkan Mahbub dipilih
karena memiliki jejaring dan pandangan yang luas.
Pun, pada Kongres I PMII yang
diselenggarakan di Tawangmangu, 23-26 Desember 1961. Lagi-lagi, mesti tidak
hadir di arena Kongres (saat itu masih bernama Mu’tamar), Mahbub terpilih
kembali menjadi Ketum PP PMII periode 1961-1963.
Sebagaimana yang digambarkan oleh M Said
Budairy dalam tulisannya yang berjudul Sudah Benar “PMII Tetap Islam"
(1997) : “Dia (Mahbub) juga tidak mengkampanyekan diri, apalagi sampai
mendirikan posko di dekat medan musyawarah. Tapi Mahbub terpilih sebagai ketua
umum. Ketua I terpilih Chalid Mawardi dan Sekretaris Umum-nya saya (Said).”
Kemudian pada periode ketiga menjadi Ketua
Umum PP PMII (1963-1966), Mahbub didampingi Harun Al Rasyid sebagai Sekretaris
Umum, berdasar pada hasil Kongres II PMII di Kaliurang, 25-29 Desember 1963.
Selama tujuh tahun kepemimpinannya, PMII
tumbuh menjadi organisasi yang besar, disegani, dan tersebar luas ke berbagai
daerah. Pada saat Kongres tahun 1967, sebanyak 75 Cabang PMII telah berdiri.
Mahbub juga yang menciptakan Mars PMII.
Bersamaan menjadi Ketum PP PMII, Mahbub juga
pernah menjadi Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat 1965-1970.
Kemudian sebagai tokoh NU, ia pernah mengemban sebagai Ketua II PBNU
(1979-1984) dan Wakil Ketua PBNU (1984-1989). Semasa hidupnya, Mahbub juga
dikenal sebagai seorang penulis. Mahbub meninggal pada 1 Oktober 1995 dan
dimakamkan di Bandung.
2.
Mohammad
Zamroni (1967-1970, 1970-1973)
M Zamroni terpilih pertama kali menjadi Ketua
Umum PP PMII dari hasil Kongres III PMII di Malang pada tanggal 7-11 Februari
1967. Namanya mencuat sebagai Ketua Presidium Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
(KAMI) yang berperan penting dalam masa peralihan orde lama ke orde baru. Momen
tersebut juga semakin menahbiskan Zamroni, sebagai kader H M Subhan ZE, salah
satu Ketua PBNU di masa itu.
Pria kelahiran Kudus pada 10 Agustus 1933
tersebut didampingi Fahmi Ja’far Saifuddin sebagai Sekretaris Umum PP PMII.
Pada masanya, mulai dibentuk lembaga-lembaga non-struktural di tingkat Pengurus
Pusat, di antaranya: Lembaga Pendidikan Kader Pusat (LPKP), Lembaga Pers Pusat
(LPP), Lembaga Da’wah Pusat (LDP), dan Komando Siaga Angkatan Jihad (KOSAD).
Kemudian, ia terpilih kembali pada Kongres IV
PMII di Makasar tahun 1970. Perkembangan PMII saat itu semakin tersebar luas ke
berbagai penjuru. Salah satu indikatornya dapat dilihat dari jumlah peserta
yang hadir, yang berasal dari 100 cabang. Bersamaan dengan Kongres IV, juga
diadakan Musyawarah Nasional (Munas) I Corps PMII Putri (COPRI, kini disebut
KOPRI)
Dari sekian kebijakan yang diambil di masa
kepemimpinannya, yang paling diingat yakni ketika PMII mengeluarkan deklarasi
yang berisi penyataan antara lain bahwa PMII adalah organisasi yang independen
(tidak lagi terikat secara struktural dengan partai politik manapun), termasuk
dengan NU. Pernyataan yang dikenal dengan nama Deklarasi Murnajati pada 14 Juli
1972 tersebut, membuat goncang organisasi. Pro-kontra kebijakan tersebut,
bahkan membuat banyak cabang sempat vakum.
Setelah aktif di berbagai kepengurusan di NU
dan Partai politik, Zamroni meninggal pada Senin, 5 Februari 1996, di RS
Fatmawati Jakarta Selatan. Ia dimakamkan di Tanah Kusir, Jakarta.
3.
M
Abduh Paddare (1974-1977)
Kongres V PMII di Ciloto, pada penghujung
Desember 1973, menghasilkan sejumlah keputusan, di antaranya terkait perubahan
penyebutan nama tingkat struktural, semisal Pucuk Pimpinan dan Pengurus Wilayah
diganti Pengurus Besar (PB) dan Koordinator Cabang (Korcab), sebagai
konsekuensi dari independensi PMII.
Kongres juga memilih Ketua Umum PB PMII yang
baru, yakni M Abduh Paddare. Tokoh kelahiran 27 Desember 1938, asal Rappang
Sulawesi Selatan ini bukanlah orang baru di PB PMII. Sebelumnya, ia menjabat
sebagai Wakil Ketua PB PMII pada periode 1967-1970 dan 1970-1973.
Jajaran PB PMII periode 1974-1977 mengemban
tugas yang cukup berat, sebagai konsekuensi dari independensi PMII dan penyesuaian
AD/ART yang baru. PB PMII melakukan banyak pembenahan organisasi, termasuk di
antaranya mulai menyusun kerangka dasar Nilai-nilai Dasar Perjuangan (NDP)
PMII.
4.
Ahmad
Bagja (1977-1981)
Pelan tapi pasti, upaya kemandirian mulai
PMII dapat diwujudkan. Cabang-cabang yang semat vakum pun mulai aktif kembali.
PMII menyelenggarakan Kongres ke-VI di Jakarta, setelah Pemilu 1977. Kongres
ini berhasil menghasilkan arah gerak organisasi dalam wujud program-program
kerja yang tersusun rapi dan memenuhi syarat kelayakan bagi suatu organisasi
modern.
Ahmad Bagja terpilih sebagai Ketua Umum PB
PMII periode 1977-1980. Sebelumnya, tokoh kelahiran Kuningan pada 13 Maret 1943
tersebut, merupakan Sekretaris Jendral (Sekjen) di masa kepemimpinan M Abduh
Paddare.
Pada era kepemimpinan Ahmad Bagja, geliat
perkembangan PMII semakin terlihat. Terbukti pada penyelenggaraan Kongres pada
akhir kepengurusannya, pada tahun 1981, diikuti tidak kurang dari 400 utusan
dan para peninjau dari 42 cabang dan 9 Korcab.KH Ahmad Bagja pernah pula
menjadi Wakil Sekjen PBNU (1984-1989) dan Sekjen PBNU (1989-1994). Ia wafat
pada Kamis, 6 Februari 2020 dan dimakamkan di Desa Sindang Laut, Lemah Abang,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.
5.
Muhyiddin
Arubusman (1981-1985)
Muhyiddin Arubusman menjadi Ketua PB PMII
periode tahun 1981-1984 hasil Kongres VII PMII di Cibubur pada 1-5 April 1981.
Pria kelahiran Ende, Nusa Tenggara Timur pada 24 April 1951 tersebut menakhodai
PMII di saat bersamaan dengan momen NU yang menyatakan kembali ke khittah
sebagai organisasi sosial keagamaan. Sebelumnya, ia merupakan Sekjen PB PMII di
masa kepemimpinan Ahmad Bagja.
Dikutip dari buku Fragmen Seperempat Abad
PMII (DSC PMII Surakarta, 1985) disebutkan sejumlah tantangan PMII di era ini,
antara lain diberlakukannya Sistem Kredit Semester (SKS) di Perguruan Tinggi,
yang menuntut agar mahasiswa dapat lulus dengan semakin cepat. Hal ini menjadi
tantangan tersendiri bagi para mahasiswa aktivis untuk membagi waktu mereka di
dalam dan luar kampus. Kemudian, juga pemberlakuan Pancasila sebagai
satu-satunya azas organisasi.
Namun, semua tantangan tersebut dapat
dihadapi dengan baik. Meski sempat molor setahun, Kongres ke VIII PMII berhasil
diselenggarakan, yang dihadiri 42 cabang penuh dan 6 cabang persiapan. Dalam
perjalanan hidupnya, Muhyiddin di kemudian hari pernah menjadi Sekjen PBNU
periode 1999-2004. Ia meninggal pada tanggal 10 April 2017.
6.
Suryadharma
Ali (1985-1988)
Suryadharma Ali lahir di Jakarta, 19
September 1956. Setelah menamatkan pendidikan dasar dan menengahnya di Jakarta,
Suryadharma Ali melanjutkan pendidikannya di Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Syarif Hidayatullah, Jakarta. Dia lulus pada tahun 1984.
Setahun berselang, pada perhelatan Kongres
VIII PMII di Ciumbeulit Bandung, 16-20 Mei 1985, Suryadharma Ali terpilih
menjadi Ketua Umum PB PMII. Sumbangsih terpenting pada masa kepemimpinannya
adalah terkait perumusan NDP PMII.
Di akhir ia menjabat sebagai ketua, tepatnya
pada Kongres PMII ke-IX di Surabaya, melahirkan perumusan NDP PMII (yang
digunakan hingga sekarang). Perumusan NDP di tahun 1988 ini, setidaknya
menjawab atau paling tidak meminimalisir ketakutan akan lepasnya PMII terhadap
nilai ke-Islaman dan ke-Indonesiaan dengan kerangka pemahaman keagamaan Islam
Aswaja.
Suryadharma Ali dalam perjalanan kariernya,
pernah menjadi Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 2007-2011 dan
2011-2015. Ia juga dipercaya untuk mengemban amanah sebagai Menteri Negara
Koperasi dan UKM RI periode 2004-2009 dan Menteri Agama RI periode 2009-2014.
7.
M
Iqbal Assegaf (1988-1991)
Pada Kongres IX PMII (Surabaya, 14-19
September 1988), M Iqbal Assegaf terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII. Pada masa
kepemimpinannya, PMII pernah mengkritik pejabat pemerintah Orde Baru, di
antaranya mengkritik kinerja Menteri Agama Munawir Sadzali. Pasalnya pada musim
haji tahun 1990 sekitar 1600 jamaah haji asal Indonesia meninggal di Terowongan
Mina, Arab Saudi. Iqbal meminta Menteri Agama Munawir Sadzali mundur dari
jabatannya.
Lelaki kelahiran Kampung Bajo, sebuah desa
terpencil di pulau Bacan Maluku Utara pada tanggal 12 Oktober 1957 tersebut
pernah menjadi Anggota DPR RI dari Golkar dan Ketua Umum PP GP Ansor
(1995-1999). Iqbal adalah Ketua PP GP Ansor, di masa bangsa ini mengalami
perubahan dari Orde Baru ke era reformasi. Sayangnya, sebelum purna jabatan,
Iqbal meninggal dunia, pada 13 Februari 1999.
8.
Ali
Masykur Musa (1991-1994)
Ali Masykur Musa terpilih menjadi Ketua Umum
PB PMII periode 1991-1994 pada Kongres X PMII di Jakarta, yang dihelat pada
Oktober 1991. Salah satu keputusan penting dari Kongres yang diselenggarakan di
Asrama Haji Pondok Gede ini, yakni PMII menyatakan sikap interdependensi dengan
NU.
Implementasi interdependensi tersebut
didasari antara lain karena PMII menjadikan ulama NU sebagai panutan. Kemudian
karena adanya ikatan kesejarahan, persamaan paham keagamaan dan wawasan
kebangsaan, serta kesamaan kelompok sasaran.
Ali Masykur Musa, lahir pada 12 September
1962 di Tulungagung, Jawa Timur. Ia kini mengemban amanah sebagai Mudir 'Ali
Idarah Aliyah Jam'iyah Ahlith Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdliyah (JATMAN).
9.
Abdul
Muhaimin Iskandar (1994-1997)
Sebulan menjelang Muktamar NU di Cipasung,
yang konon tegang dan panas itu, PMII juga menggelar Kongres di luar Jawa,
tepatnya di Samarinda, Kalimatan Timur. Kongres XI PMII yang dihelat pada 29
Oktober hingga 2 November 1994 ini menghasilkan Keputusan terkait penyempurnaan
AD/ART, program dan rekomendasi.
Selain itu Kongres juga menetapkan Abdul
Muhaimin Iskandar sebagai Ketua Umum PB PMII periode 1994-1997. Di masa
kepemimpinannya, Muhaimin melahirkan sebuah gagasan paradigma gerakan PMII,
yang dikenal dengan Paradigma Arus Balik Masyarakat Pinggiran.
Muhaimin yang dilahirkan di Jombang pada 24
September 1966, saat ini menjabat sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan
Masyarakat Indonesia sejak Oktober 2024. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Wakil
Ketua DPR RI pada 1999 sampai 2009, dan 2019 sampai 2024; dan Ketua Umum Partai
Kebangkitan Bangsa (PKB) sejak 2005. Ia juga pernah menjadi Menteri Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia pada 2009 hingga 2014, dan Wakil
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia pada 2018 hingga 2019.
10. Syaiful Bahri Anshori (1997-2000)
Untuk ketiga kalinya, Surabaya menjadi tuan
rumah penyelenggaraan Kongres XII PMII, yang dihelat pada tanggal 1 sampai 5
Desember 1997. Sementara itu, perkembangan situasi nasional semakin memanas,
membuat konsolidasi gerakan mahasiswa menjadi sangat penting.
Dalam Kongres tersebut, Syaiful Bahri Anshori
terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII periode 1997-2000. Di era kepemimpinannya,
ia memunculkan Paradigma baru PMII yang disebut dengan Paradigma Kritis
Transformatif (PKT).
Pria kelahiran 15 November 1966 tersebut kini
menjadi Ketua MPO DPP Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi)
NU dan Anggota DPR RI dari PKB.
11. Nusron Wahid (2000-2003)
Menjelang milenium ketiga, PMII makin
berkembang pesat, baik secara jumlah anggota, maupun dari kontribusi gerakan
yang diberikan untuk masyarakat dan bangsa. Pada tanggal 17-23 November 2000,
PMII menggelar Kongres XIII di Medan. Salah satu Keputusan yang diingat dalam
Kongres Medan ini, yakni pembubaran KOPRI. Nusron Wahid terpilih sebagai Ketua
Umum PB PMII periode 2000-2003.
Pria kelahiran Kudus pada 12 Oktober 1973,
kini menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan
Nasional. Ketua Umum PP GP Ansor tahun 2011-2016 ini juga pernah menjadi
Anggota DPR RI dari Partai Golkar.
12. Abdul Malik Haramain (2003-2005)
Malik Haramain, Ketua Umum PB PMII Periode
2003 – 2005. Begitulah judul artikel warta yang dimuat di NU Online pada hari
Rabu tanggal 23 April 2003. Dalam artikel liputan Kongres XIV PMII di Kutai
Kartanegara pada 17-23 April 2003 tersebut, juga tertulis visi dari pemilik
nama lengkap Abdul Malik Haramain tersebut, untuk mengembalikan garis gerak
perjuangan PMII dan intelektualitas yang saat ini mulai memudar dalam kultur
PMII.
Di kemudian hari, pada periode
kepemimpinannya menghasilkan paradigma Membangun Sentrum Gerakan Di Era Neo
Liberal. Kongres PMII ke XIV juga memutuskan untuk membentuk kembali KOPRI yang
sebelumnya dibubarkan. Tokoh kelahiran Probolinggo, 3 Mei 1972 yang pernah
menjadi Anggota DPR RI dari PKB ini juga pernah menulis buku berjudul
"PMII di Simpang Jalan" yang diterbitkan pada tahun 2000.
13. Hery Haryanto Azumi (2005-2008)
Hery Haryanto Azumi terpilih sebagai Ketua
Umum PB PMII periode 2005-2007 dalam sebuah proses Kongres yang panjang dan
melelahkan. Sedianya, Kongres XV PMII yang dihelat di Cipayung pada 27 Mei – 3
Juni 2005 tersebut, secara jadwal direncanakan akan berakhir pada tanggal 31
Mei 2005. Namun, pada kenyataannya, baru dapat dipungkasi tiga hari setelahnya.
Kongres PMII ke XV akhirnya berhasil
mengangkat Ketua Umum PB PMII periode 2005-2007, Hery Haryanto Azumi yang
memperoleh suara 85. Sedangkan kandidat lainnya Andi Syarifuddin mendapat 63
dan Umar Sadat 38 suara. Selain itu juga dipilih Ketua Korp Perempuan PMII yang
dimenangkan oleh Ai Maryati Sholihah dari Kab Bandung yang memperoleh 69 suara
mengalahkan rivalnya Balia (29 suara) dan Evi Nurmilasari (37 suara).
Hery yang sebelumnya pernah menjadi Ketua PC
PMII Ciputat periode 1999-2000, baru dapat mengakhiri kepemimpinannya di
Kongres tahun 2008. Pria kelahiran Trenggalek, 29 April 1977 tersebut tercatat
pernah menjadi Wasekjen PBNU di masa kepemimpinan KH Said Aqil Siroj periode
kedua (2015-2021).
14. Muhammad Rodli Kaelani (2008-2011)
M Rodli Kaelani terpilih menjadi Ketua Umum
PB PMII 2008-2011 pada Kongres XVI PMII di Batam pada tanggal 17-23 Maret 2008.
Rodli berhasil mengumpulkan 91 suara dari 205 suara, mengungguli dua kandidat
lain M Dwi Satya dan Abdul Hakam yang menjaring masing-masing 47 dan 63 suara.
Sedangkan tiga suara di antaranya dianulir dan satu abstain.
Sebelumnya, pria kelahiran 1 April 1978
tersebut pernah menjabat Sekretaris Jenderal PB PMII pada pengurusan 2005-2007.
Pada orasi sebelum pemungutan suara, ia menyerukan pembangunan barisan bersama
antara gerakan mahasiswa di Indonesia Barat dan Timur.
15. Addin Jauharuddin (2011-2014)
Addin Jauharudin terpilih menjadi Ketua Umum
PB PMII 2011-2013 dalam Kongres XVIII PMII diselenggarakan di Asrama haji
Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada 9-17 Maret 2011. Usai terpilih, dalam
sambutannya, Addin mengajak seluruh kader untuk bergerak secara masif, agar
PMII mampu menjadi pemimpin bagi gerakan sosial. PMII harus bisa menjadi motor
penggerak perubahan. Momen kongres di Banjarbaru ini juga, mulai digaungkan
kembali wacana PMII untuk menjadi Banom NU.
Lelaki kelahiran Cirebon pada 27 April 1980,
kini mengemban amanah sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Ansor
(GP Ansor) masa khidmat 2024-2029.
16. Aminuddin Ma’ruf (2014-2017)
Aminuddin Ma’ruf terpilih sebagai Ketua Umum
PB PMII periode 2014-2016 pada gelaran Kongres XVIII PMII di Jambi pada tanggal
30 Mei-10 Juni 2014. Kala itu, upaya untuk mengembalikan PMII menjadi Banom NU
di arena Kongres terus menguat. Bahkan sebelumnya, Ketua Umum PBNU kala itu, KH
Said Aqil Siroj menyampaikan imbauan agar PMII kembali ke pangkuan NU dengan
kembali menjadi Banom NU. Meski demikian, pada akhirnya keputusan Kongres Jambi
belum mampu mewujudkan upaya tersebut.
Pria kelahiran Karawang, 27 Juli 1986, pernah
menjadi Staf Khusus Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada periode 2020-2023
dan kini menjabat sebagai Wakil Menteri Negara BUMN dalam Kabinet Merah Putih
Periode Tahun 2024-2029.
17. Agus Mulyono Herlambang (2017-2019)
PMII yang pada saat itu memiliki struktur
organisasi 238 Cabang dan 25 Korcab, menyelenggarakan gelaran Kongres XIX PMII
di Palu, pada tanggal 16-21 Mei 2017. Dalam momen Kongres tersebut, Agus M
Herlambang, terpilih sebagai Ketua Umum PB PMII periode 2017-2019. Yang
kemudian berlanjut hingga tahun 2021, dikarenakan penundaan jadwal dan pandemi
Covid-19.
Agus M Herlambang Lahir pada tanggal 17 Juni
1988 di Indramayu. Sebelum menjadi Ketua Umum, Agus aktif di PMII sejak tahun
2006. Ia pernah menjadi pengurus PC PMII Jombang dan Ketua Bidang Hubungan
Internasional dan Jaringan Luar Negeri PB PMII 2014-2016.
18. Muhammad Abdullah Syukri (2021-2024)
Kongres XX PMII yang sedianya digelar April
2020, terpaksa diundur Maret 2021 karena pandemi Covid-19. Penyelenggaraan
Kongres pun mesti dilakukan dengan mematuhi protokol Kesehatan: jaga jarak,
memakai masker, dan sebagainya. Presiden Jokowi ikut membuka Kongres via
daring. Hasil Kongres memandatkan M Abdullah Syukri (Gus Abe) sebagai Ketum PB
PMII dan Maya Muizzatil Lutfillah sebagai Ketua Kopri PB PMII 2021-2023.
Pria kelahiran Buntet Cirebon pada 5 Oktober
1991 tersebut, merupakan kader PMII Malang. Ia tercatat pernah mengemban amanah
sebagai Ketua Komisariat PMII Universitas Brawijaya, Malang. Selanjutnya, ia
mengabdikan diri di PMII Cabang Malang pada Biro Litbang dan Biro Kaderisasi.
Sebelum diamanahi menjadi ketua umum, Abe
menjabat sebagai Ketua Biro Beasiswa Bidang Hubungan Internasional PB PMII. Ia
menjadi salah satu inisiator pendirian Pengurus Cabang Internasional (PCI) PMII
di tiga negara, yakni Maroko, Taiwan, dan Jerman. Di negara terakhir itu, ia secara
langsung turun membentuknya. Kini setelah tak lagi di PMII, Abe aktif sebagai
salah satu Ketua di PP Gerakan Pemuda Ansor.
19. Mohammad Shofiyullah Cokro (2024-sekarang)
Mohammad Shofiyullah Cokro terpilih sebagai
ketua umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) 2024-2027
dalam Kongres XXI PMII di Jakabaring Sport City (JSC), Kota Palembang, Sumatra
Selatan, pada Kamis (22/8/2024).
Perolehan suara M Shofiyullah Cokro berhasil
mengungguli kandidat lain, M Faqih Al Haramain. Pria yang biasa disapa Gus
Shofi ini mengantongi 179 suara, sedangkan rivalnya mendapatkan 116 suara.
Sebelum menjadi Ketum PB PMII, pria kelahiran
Jombang pada 8 Januari 1995 ini, aktif berproses di PMII dan menjadi Presidium
PMII UIN Sunan Kalijaga pada tahun 2013. Gus Shofi juga pernah mengemban
sejumlah jabatan di PMII antara lain Ketua kaderisasi Rayon Wisma Tradisi
Fakultas Tarbiyah 2015, Ketua komisariat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2016,
Ketua PC PMII DIY 2018, hingga di kepengurusan PB PMII menjadi salah seorang
tim kaderisasi nasional.
Sumber: https://www.nu.or.id/fragmen/profil-ketum-pb-pmii-dari-masa-ke-masa-1960-2025-oK0Vh
Sejarah PMII
Lokal Cabang Paser
Awal mula organisasi kemahasiswaan di Kabupaten Paser ditandai dengan hadirnya Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang terhimpun dalam Forum Mahasiswa Sadurengas (FMS).
Pada akhir tahun 2002, seorang senior
dari Ansor, yaitu Bapak H. Sukijan Rosid, diundang dalam Rapat Wilayah Ansor di
Kota Samarinda. Dalam forum tersebut, beliau diberikan mandat untuk
memfasilitasi terbentuknya organisasi PMII, Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU),
dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) di Kabupaten Paser.
Singkat cerita, pada akhir tahun 2002,
melalui inisiasi Bapak H. Sukijan Rosid bersama almarhum H. Edwarni (PMII),
yang saat itu menjabat sebagai Ketua Nahdlatul Ulama Kabupaten Paser, serta
didukung oleh enam orang mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi, upaya
pendirian PMII mulai diwujudkan. Mahasiswa tersebut berasal dari:
·
STIT Ibnu Rusyd Tanah Grogot, diwakili
oleh (1) Sahabat Akmaluddin dan (2) Sahabat Makbul;
·
Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian
Muhammadiyah Tanah Grogot, diwakili oleh (3) Sahabat Hafiz Almi;
·
Akademi Keuangan dan Perbankan
(AKUBANK), yang kini dikenal sebagai STIE Widya Praja, diwakili oleh (4)
Sahabat Muhammadin, (5) Siti Aminah, dan (6) Muhammad Yusuf.
Hasil rapat perdana tersebut memutuskan
untuk melaksanakan Masa Penerimaan Anggota Baru (MAPABA) pertama pada tahun
2003, dengan jumlah peserta mencapai 30 orang mahasiswa yang didominasi oleh
mahasiswa STIT Ibnu Rusyd Tanah Grogot.
Setelah pelaksanaan MAPABA, dilanjutkan
dengan Konferensi Cabang (KONFERCAB) pertama pada tahun 2003 untuk menentukan
Ketua PMII Kabupaten Paser. Dalam konferensi tersebut, terpilihlah Sahabat
Muhammadin sebagai ketua pertama.
Sebelum pelaksanaan KONFERCAB,
organisasi PMII di Paser masih tergolong fleksibel dan dinamis. Pada masa itu,
pengurus PMII masih diperbolehkan merangkap jabatan di organisasi lain, seperti
HMI. Salah satu contohnya adalah Sahabati Siti Aminah dari STIE Widya Praja
yang menjabat sebagai Bendahara Pengurus Harian PMII sekaligus pengurus
komisariat HMI yang bernaung di bawah cabang Kota Balikpapan pada tahun 2003.
Namun, pada tahun 2005, di bawah
kepemimpinan Sahabat Sukran Amin, mulai dilakukan penertiban administrasi
organisasi. Salah satu kebijakan yang diterapkan adalah larangan merangkap
jabatan di lebih dari satu organisasi eksternal. Dengan demikian, kader yang
memilih aktif di PMII tidak diperkenankan lagi menjadi pengurus di HMI, begitu
pula sebaliknya.
Berdirinya PMII di Kabupaten Paser juga
tidak terlepas dari peran Pengurus Koordinator Cabang (PKC) PMII Kalimantan
Timur yang saat itu diketuai oleh Sahabat Harmin A. Hasan. Pada masa itu, hanya
terdapat tiga cabang PMII yang aktif, yaitu di Kota Balikpapan, Kota Samarinda,
dan Kabupaten Kutai Timur. Selanjutnya, Kabupaten Paser dan Kota Tarakan
menyusul berdiri pada tahun 2003.
Setelah lima cabang resmi terbentuk,
seluruh cabang tersebut turut menghadiri Kongres PMII yang diselenggarakan di
Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2003.
Adapun daftar Ketua Pengurus Cabang
(PC) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Paser dari tahun
2003 hingga 2026 adalah sebagai berikut:
1.
Muhammadin (STIE Widya Praja Tanah
Grogot) — 2003–2005
2.
Agus Salim (STIT Ibnu Rusyd) —
2005–2006
3.
Amaluddin (STIT Ibnu Rusyd) — 2006–2007
4.
Akmaluddin (STIT Ibnu Rusyd) —
2007–2008
5.
Syariful Alamnur (STIT Ibnu Rusyd) —
2008–2009
6.
Ahyar Rosidi (STIT Ibnu Rusyd) —
2009–2011
7.
Sukran Amin (As’adiyah Wajo) —
2011–2013
8.
Jamiluddin (As’adiyah Wajo) — 2013–2015
9.
Ujang Sumarna (STIT) — 2015–2016
10. Misbahuddin
(STIE Widya Praja) — 2016–2018
11. Achmad
Syaukani (STIE Widya Praja) — 2018–2019
12. Muhammad
Ikbal Ramadani (STIT Ibnu Rusyd) — 2019–2021
13. Amiratuzzakirah
(STIE Widya Praja Tanah Grogot) — 2021–2023
14. Burhanuddin
(STIT Ibnu Rusyd) — 2023–2025
15. Yarahman (STIPER Muhammadiyah) — 2025–2026
0 Komentar